Pegawai Negeri sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, mempunyai peran yang amat penting dalam rangka menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945. Sumpah setia terhadap NKRI dan Pancasila merupakan kewajiban yang harus diakukan oleh pejabat negara. Dasar sumpah tersebut bagi seorang ASN adalah….

Kejujuran adalah salah satu nilai anti korupsi. Kujujuran merupakan nilai dasar yang menjadi landasan utama bagi penegakan integritas dari seseorang. Tanpa adanya kejujuran mustahil seseorang bisa menjadi pribadi yang berintegritas. Berikut yang bukan implementasi dari nilai anti korupsi ini adalah…

Hal yang paling sulit untuk menjadi manusia yang berintegritas adalah konsistensi. Penyebab seseorang melanggar integritas karena merasa ada kesempatan untuk melanggar integritas tersebut. Jawaban yang paling tepat mengapa integritas ini menjadi hal yang sangat penting adalah…

Dalam rangka pemberantasan korupsi secara terintegrasi, terdapat sebuah sistem yang disebut Sistem Integrasi Nasional (SIN).Dalam mencapai tujuannya, SIN melibatkan seluruh pilar penting bangsa. Apabila SIN diibaratkan sebagai rumah, maka terdiri atas tiga bagian utama, yaitu bagian pondasi, pilar atau tiang penyangga, dan atap. Yang dimaksud dengan bagian atap pada SIN adalah…

Agar pembangunan Sistem Integritas Nasional berjalan dengan lancar dan bergerak ke arah positif, maka seluruh pilar yang tergabung dalam SIN wajib memperhatikan tiga dimensi, yaitu Role, Governance, dan Capacity. Role (peran/kontribusi) memiliki arti bahwa setiap pilar harus menjalankan aksi secara berintegritas dengan berbasiskan kelebihan masing-masing yang selanjutnya akan dikolaborasikan dengan pilar lainnya dalam pembangunan SIN. Governance memiliki arti bahwa setiap pilar harus menerapkan akuntanbilitas dan transparansi, dalam bentuk implementasi sistem integritas, yang memastikan adanya unsur instrumen, proses, dan struktur dalam setiap lapisan komponen. Adapun Capacity (kapasitas) memiliki pengertian…

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen atau terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Tujuan pembentukan KPK adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi sendiri merupakan musuh utama dalam penegakan hak asasi manusia, karena mampu mengurangi kemampuan negara dalam memenuhi hak dasar rakyat, seperti berhentinya progam kemasyalahatan rakyat karena anggarannya yang dikorupsi. Adapun berikut yang termasuk tugas dari KPK adalah…

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018, terdapat arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi, yang disebut sebagai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Stranas PK. Stranas PK ini digunakan sebagai acuan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Fokus stranas PK sendiri meliputi Perizinan dan Tata Niaga; Keuangan Negara; serta Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi. Berikut yang merupakan tantangan dalam upaya pencegahan korupsi terkait perizinan dan tata niaga adalah…

Proses rekrutmen birokrasi dapat digunakan sebagai salah satu langkah awal dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Setiap lapisan masyarakat berhak mengetahui dan mendapatkan informasi terkait proses rekrutmen yang transparan, akuntabel, dan efisien. Hal tersebut bukanlah tanpa alasan, sebab warga negara pun memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan publik dengan kualitas terbaik. Adapun cara yang dilakukan dalam mewujudkan proses rekrutmen tersebut di Indonesia adalah…

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga yang dibentuk pada tahun 2002, dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2020. Sebagai ujung tombak dalam memberantas korupsi, KPK memiliki tanggung jawab kepada publik untuk menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. KPK memiliki 5 asas sebagai patokan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Berikut yang merupakan pengertian dari asas akuntabilitas adalah…

Tindak pidana korupsi dapat berkurang karena setiap pilar yang terlibat dalam Sistem Integritas Nasional (SIN) memiliki akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas horizontal diartikan bahwa kekuasaan terdistribusikan, sehingga tidak ada monopoli dan kebijakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Adapun hal-hal yang wajib dipedomani dalam sistem integritas terbagi dalam dua komponen penting, yaitu komponen utama/inti (core) dan komponen pendukung (complement). Berikut yang termasuk dalam komponen utama/inti adalah…